Perekonomian Indonesia

Pengurangan Subsidi BBM untuk Rakyat Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran dan juga meringankan beban APBN. "Terus terang tidak sehat dan kurang aman. Kalau tidak perbaiki anggaran kita akan melebihi 3 persen dan melanggar Undang-Undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi kita akan terganggu," kata Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta. Subsidi BBM yang amat besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi semakin sedikit, juga pembangunan infrastruktur terbatas," tambahnya.

Oleh karena itu, pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kata Presiden, harus dilakukan dalam waktu dekat. "Bila kita tidak lakukan sesuatu, bila perekonomian tidak dijaga dengan baik nanti akan mendapatkan kesulitan. Saya harus katakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi cara dengan menaikkan harga BBM terbatas dan terukur, kenaikan harus terbatas, tertentu dan terukur," ujarnya.

Subsidi BBM sejatinya adalah program yang dirancang untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi beban rakyat dalam hal pembiayaan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, tetapi kembali lagi kepada realitanya bahwa yang menikmati subsidi tersebut bukanlah kalangan yang seharusnya menerima, karena memang benar tidak semua lapisan masyarakat memiliki kendaraan bermotor yang menjadi syarat utama dapat menerima subsidi bbm, dan juga banyak kalangan elite yang bersikeras mendapatkan subsidi tersebut seperti membawa kendaraan jelek untuk membeli BBM, menyuruh pembantu untuk membeli BBM menggunakan kendaraannya, dan masih banyak lagi praktik-praktik lain yang digunakan untuk memperolehnya.

Pokok permasalahan ini semua karena tidak cakapnya pemerintah mengelola sumber daya alam berupa minyak bumi yang tersebar di hampir seluruh Indonesia, banyak kilang-kilang minyak bumi milik Indonesia yang dikelola oleh pihak asing seperti Exon Mobile, Petronas, Cina Oil dan lain sebagainya. BUMN Indonesia sendiri sebenarnya mampu untuk mengelolanya seperti Pertamina, tapi sangat disayangkan karena berbagai kepentingan produksi BBM diserahkan sepenuhnya kepada pihak asing, BUMN Indonesia sendiri seperti Pertamina hanya diberi jatah distribusi BBM oleh pemerintah.

Saat audiensi artikel ini Wahyudi Iman Satria selaku presiden BEM KM UNY menegaskan bahwa “Indonesia telah mati di lumbung sendiri” bukan berpesimis ria tetapi memang perlu adanya pembelajaran politik yang tegas serta lugas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya Indonesia masih sakit dan akan dipertahankan sakit oleh pihak-pihak asing agar tidak lepas dari cengkeram kapitalisme, agar masyarakat sadar secara seutuhnya terutama pemuda Indonesia bahwa banyak kasus-kasus sosial yang perlu dipecahkan jalan keluarnya.